NasionalPolitik

Terkait Gugatan Pilpres, Tim Hukum BPN Prabowo Ajukan 51 Bukti Ke MK

Terkait Sengketa Pilpres, Tim Hukum BPN Prabowo Ajukan 51 Bukti Ke MK (tabloidnasional.com)Terkait Sengketa Pilpres, Tim Hukum BPN Prabowo Ajukan 51 Bukti Ke MK

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti tersebut meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto.

“Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti,” kata Bambang di gedung MK, Jumat (24/5).

Dikatakan Bambang, tidak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan. “Insyaallah kita akan melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan dan menambahkan apa-apa yang penting,” ujarnya.

Terkait Gugatan Pilpres, Tim Hukum BPN Prabowo Ajukan 51 Bukti Ke MK (tabloidnasional.com)
Terkait Gugatan Pilpres, Tim Hukum BPN Prabowo Ajukan 51 Bukti Ke MK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menuturkan, bukti yang diajukan itu meliputi pelaksanaan pilpres hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi, ia enggan merinci lebih lanjut terkait bukti yang dilampirkan tersebut.

“Hampir di seluruh wilayah tapi ada yang terkonsentrasi di beberapa daerah. Ada di sekitar Jawa,” tutur Bambang.

Adapun, pasangan Prabowo-Sandi telah resmi mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK. Hanya saja, pendaftaran ini tidak langsung dilakukan oleh keduanya tetapi diwakili tim hukum pasangan calon nomor urut 02 tersebut.

Dalam pengajuan sengketa ini diwakili oleh delapan orang kuasa hukum. Selain Bambang, tim itu diwakili oleh Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah, dan Denny Indrayana.

Kemudian, MK menyatakan akan melakukan verifikasi berkas permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan capres- cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kami akan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan kami registrasi dalam buku registrasi perkara pada 11 Juni,” kata panitera Muhidin.

Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni 2019. Kemudian pemeriksaan pokok perkara pada 17 hingga 21 Juni dan pengucapan putusan pada 28 Juni 2019. “Seandainya di proses sidang akan menambahkan alat bukti maka kami menerima,” tuturnya.

Sementara itu, dalam proses verifikasi, MK akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Muhidin mengatakan, tim Prabowo harus memberikan berkas sebanyak 12 rangkap. Termasuk kelengkapan surat kuasa dan berkas yang memuat daftar alat bukti.