NasionalPolitik

Aksi Damai 22 Mei Konstitusional Dan Dilindungi UU, Ini Pesan Sandiaga

Aksi Damai 22 Mei Konstitusional Dan Dilindungi UU, Ini Pesan Sandiaga

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, Aksi Damai 22 Mei dijamin Undang-Undang. Namun demikian, dia  meminta masyarakat yang akan melakukan aksi tersebut untuk tidak anarkis di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun mengharapkan tidak ada tindakan yang keluar dari koridor hukum, agar terciptanya iklim politik yang teduh.

“Untuk para pendemo pastikan kegiatan ini damai, tidak anarkis, provokatif, tidak mengintimidasi,” ujar Sandiaga di Jakarta, Senin (20/5/2019).

“Tapi sampaikan apa yang disuarakan masyarakat yaitu pemilu yang jurdil,” lanjutnya.

 

Aksi Damai 22 Mei Konstitusional Dan Dilindungi UU, Ini Pesan Sandiaga (tabloidnasional.com)
Aksi Damai 22 Mei Konstitusional Dan Dilindungi UU, Ini Pesan Sandiaga

Sandiaga juga menyatakan, aksi pada 22 Mei telah dijamin Undang-Undang sebagai bentuk dari bagian demokrasi. Terlebih, Pilpres 2019 kali ini ditemukan sejumlah kecurangan.

“Ke depan penyelenggara pemilu bisa memperbaiki supaya tuntutan masyarakat itu bisa terealisasi dan aksi-aksi ini adalah bagian dari demokrasi kita,” ujar Sandiaga.

Senada dengan Sandiaga, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin juga mengatakan rencana aksi 22 Mei 2019 dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menolak hasil Pemilu 2019 adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat merupakan hak mutlak warga negara tanpa pengecualian.

“Sah-sah saja aksi 22 Mei dilaksanakan, itu merupakan hak warga negara. Setiap warga negara. Siapapun tanpa terkecuali. Dan itu dilindungi konstitusi,” tutur Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Politica Reveiw (IPR) ini juga menilai, faktor utama yang melatarbelakangi rencana aksi pada 22 Mei mendatang, bisa saja berkaitan dengan sikap penyelenggara pemilu yang dinilai tidak adil. “Bisa saja karena demonstran menuduh penyelenggara pemilu tidak adil,” pungkas Ujang.

Adapun, kebebasan mengemukakan pendapat setiap warga negara itu dijamin oleh konstitusi, termasuk dengan cara berdemonstrasi seperti yang akan digelar tanggal 22 Mei itu. Hanya saja, harus juga mengindahkan tata tertib demonstrasi dengan tidak berlaku anarkis yang mengarah pada pengrusakan fasilitas umum.