NasionalPolitik

Prabowo-Sandi Jadikan e-KTP Kebijakan Publik Berbasis Data

Prabowo-Sandi Jadikan KTP Kebijakan Publik Berbasis Data (tabloidnasional.com)Prabowo-Sandi Jadikan KTP Kebijakan Publik Berbasis Data

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 mendatang akan membuat kebijakan publik berbasis data . Salah satu cara yang akan ditempuh pasangan Prabowo-Sandi yakni menjadikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai sumber data utama.

Hal tersebut disampaikan Anggota Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

“Oleh karena itu, tanggal 17 April nanti saat Prabowo-Sandi terpilih, kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut,” kata Harryadin Mahardika.

Harryadin mengatakan, hal itu dikarenakan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir sering kali mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Akibatnya, seringkali kebijakan pemerintah itu direvisi atau disesuaikan.

Anggota Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika (tabloidnasional.com)
Anggota Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika

“Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data,” ujar Harryadin.

Sehingga, menurut dia, pasangan Prabowo-Sandi akan memperbaiki carut marut data kependudukan. Dengan berbekal data kependudukan yang akurat, pasangan Prabowo-Sandi akan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini yang akan menjadikan pembeda dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan ke depan akan bener-bener menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting,” tutur Harryadin.

Karena itu, pasangan Prabowo-Sandi akan menjadikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai sumber data utama untuk kebijakan publik berbasis data. Sehingga carut marut data kependudukan dapat diperbaiki.