NasionalPolitik

BPN Prabowo: Program Kartu Petahana Tak Efektif Dan Pemborosan

BPN Prabowo: Program Kartu Petahana Tak Efektif Dan Pemborosan (tabloidnasional.com)BPN Prabowo: Program Kartu Petahana Tak Efektif Dan Pemborosan

Calon wakil presiden Sandiaga Uno, saat debat cawapres Minggu (17/3) malam berencana menerapkan sistem satu kartu untuk berbagai program pemerintah. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yandri Susanto mendukung langkah calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

Pada debat ketiga Pilpres 2019, Petahana kembali mengeluarkan program dengan kartu. Contohnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Sebelumnya, Petahan pada kepemimpinan 2014-2019 juga sudah mengeluarkan program KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Yandri menilai pemerintahan era Petahana sama saja melakukan pemborosan terhadap anggaran negara dan tidak efektif jika mencetak banyak kartu untuk tiap program bagi masyarakat.

“Boros anggaran [apabila banyak cetak kartu], kayak gitu itu kan banyak [keluar] duitnya,” ujar Yandri saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/3).

BPN Prabowo: Program Kartu Petahana Tak Efektif Dan Pemborosan (tabloidnasional.com)
BPN Prabowo: Program Kartu Petahana Tak Efektif Dan Pemborosan

Yandri lantas menyinggung Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan yang telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan satu data kependudukan melalui KTP. Melihat hal tersebut, ia menyatakan sudah seharusnya e-KTP dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Jadi itu bisa untuk perbankan, untuk orang miskin, untuk menyalurkan bantuan. Jadi apa yang disampaikan Bang Sandi tadi malam sebagai pemungkas, nggak perlu kartu ditumpuk-tumpuk,” tutur Yandri.

Menurutnya, ia tidak dapat membayangkan jika pemerintah terus menerus mengeluarkan kartu untuk berbagai program pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah dapat bertindak secara efisien dengan memanfaatkan e-KTP saja bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program.

“Jadi data yang diakui oleh semua pihak bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan datanya, bisa dipertanggungjawabkan, kedudukan orang bisa diketahui, pendidikan yang bisa diketahui. Semuanya ada informasi di e-KTP,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan pemerintah ke depannya lebih baik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam pusaran e-KTP, daripada harus mengeluarkan kartu-kartu lain.

“Makanya daripada cetak kartu ya lebih baik kita tuntaskan masalah e-KTP, supaya tak ada lagi e-KTP tercecer, e-KTP itu bisa kita distribusikan datanya,” pungkasnya.

Karena itu, BPN Prabowo menilai program kartu yang dikeluarkan Petahana itu tidak efektif dan merupakan pemborosan. Karena, nantinya banyak anggaran negara yang tidak efektif jika mencetak banyak kartu untuk tiap program bagi masyarakat.