HukumNasional

KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi Ke MA, Sikapi Putusan Banding Andi Narogong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) menyikapi putusan banding terdakwa perkara korupsi dana proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menghargai putusan banding yang dijatuhkan majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap terdakwa ‎Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera itu.

“KPK sudah mengetahui tentang beberapa pertimbangan sehingga vonis pidana penjara Andi naik menjadi 11 tahun dari sebelumnya 8 tahun. Di antaranya, majelis hakim banding yang diketuai Daniel Palle Pairunan mengesampingkan status justice collaborator (JC) Narogong yang diberikan KPK,” tutur Febri.

Menurut Febri, padahal hakikatnya KPK punya harapan besar majelis hakim dan pengadilan mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya seseorang sebagai JC dalam mengungkap korupsi.

Apalagi dalam persidangan sebelumnya Narogong mengungkap dan membongkar banyak hal dalam perkara korupsi pembahasan sampai persetujuan anggaran dan proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012‎. ‎

KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi Ke MA, Sikapi Putusan Banding Andi Narogong

Bahkan Andi membuka secara rinci tentang peran dan keterlibatan pihak lain sera penerimaan berbagai pihak. Tetapi, JC Andi tidak dipertimbangan majelis hakim banding.

“Kami cukup kaget ketika kam‎i mendengar majelis hakim banding tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai JC. Meski kami menghormati putusan hakim, tentu ini (pertimbangan tidak menerima JC Narogong-red) kita sangat sayangkan. Kita akan melihat dan pertimbangkan upaya hukum kasasi, tentu putusan perlu kita pelajari dahulu,” kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Febri mengatakan, di sisi lain majelis hakim banding yang menangani perkara e-KTP Andi Narogong juga menguatkan tentang dugaan peran dan keterlibatan pihak lain termasuk pihak yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan Narogong.

Kemudian majelis hakim banding memperkuat tentang nama pihak-pihak yang diperkaya dan/atau menikmati aliran uang proyek e-KTP. “Putusan pengadilan tinggi terkait pihak lain yang diduga mendapat aliran dana atau diperkaya itu tentu saja secara rinci kita pelajari lebih lanjut,” ucap Febri.