Ekonomi

PAPUA DAPAT SUNTIKAN BARU

BENCANA kesehatan yang mengakibatkan kematian tak kurang dari 67 balita di Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, ternyata dapat meredam euforia pembagian 10% saham Freeport kepada pemda di Papua. Ya, Jumat dua  pekan lalu (12/01/2018), atau sehari sebelum kabar duka dari bumi Papua menyeruak, dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah pusat, pemda Papua, dan PT Inallum, di kantor Kementerian Keungan, Jakarta.

PT. Freeport Indonesia

Satu tonggak baru dalam sejarah kehadiran Freeport di Bumi Pertiwi dilahirkan kesepakatan itu. Sesudah berpuluh-puluh tahun dan lewat berbagai rezim, PT Freeport Indonesia menguras kekayaan Papua, alhasil masyarakat di sana akan mendapatkan haknya berupa 10% saham Freeport. “Sejak Freeport berdiri di Papua, baru kali ini pemerintah memberikan kepercayaan saham yang dimiliki kepada masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe, Gubernur Papua, sesudah penandatanganan.

Memang, perundingan antara pemerintah pusat dan Freeport mengenai divestasi 51% saham ditargetkan Juni mendatang baru rampung. Toh demikian, pemberian 10% saham Freeport kepada pemda di Papua jelas satu bentuk perhatian dan sikap akomodatif yang diberikan pemerintah. “Kepemilikan saham itu untuk mengakomdasi masyarakat pemilik hak ulayat dan yang terkena imbas Freeport,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

Pasalnya, dengan kepemilikan 10% saham tersebut, nantinya pemda di Papua, baik itu Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, maupun kabupaten lainnya bakal mendapatkan nilai lebih dibanding uang yang dibayarkan Freeport selama ini.  “Ya pastinya ini akan menambah pendapatan daerah,” tambah Lukas.

Selama ini, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika memang bergantung pada uang yang dikucurkan Freeport untuk menggerakan roda pembangunannya. Maklumlah sumber penghasilan daerah lainnya belum bisa digenjot menyaingi pertambangan. “Pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang saja, yaitu PT Freeport Indonesia bisa berkontribusi 42% bagi ekonomi di Papua,” kata Joko Supraktikto, Kepala BI perwakilan Papua, beberapa waktu lalu.