Daerah

Provinsi, Wakil Pemerintah Pusat di Tingkat Daerah

Daerah Tingkat I adalah nama pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan istilah Provinsi. Di Indonesia ada tiga jenis provinsi: provinsi (biasa), Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibu kota. Provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, tetapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sang gubernur tidak dipilih melainkan Raja yang jabatannya diwariskan dan merupakan ahli waris dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang bergelar Sultan. Diberlakukannya sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan istilah Provinsi.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh kepada suatu wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi suatu daerah dalam wilayah daerah tingkat I, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Pemerintahan pada tingkat daerah tingkat I, di dudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah

Untuk kepala daerah, bagi daerah tingkat 1 ini,  dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat 1 dari tiga hingga lima orang yang mencalonkan diri. Hasil pemilihan DPRD itu, sekurang-kurangnya dua orang calon, disampaikan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, hasil dari pemilihan tersebut, dilaporkan oleh DPRD kepada Menteri dalam Negeri. Kemudian, dari hasil laporan Menteri Dalam Negeri,, maka mereka akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala Daerah Tingkat I, Mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah, sebagai pimpinan dan mengemban tanggung jawab tertinggi di daerahnya. Hasil kerja Kepala Daerah Tingkat I pun, akan dipertanggung jawabkan kepada Presiden Republik Indonesia, dan rakyat yang telah memilihnya. Sebelum bertanggung jawab pada Presiden, pada kurun waktu satu tahun sekali, kepala Daerah Tingkat satu ini akan memberikan pertanggung jawaban hasil kerja mereka kepada DPRD wilayah, dimana ia berkuasa.

Untuk kepala Daerah Tingkat I, ia memiliki kewajiban untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan hak dan kewajiban kepala daerah sebagai pimpinan daerah. Akan tetapi, karena banyaknya tugas, jika memang dalam kondisi yang amat mendesak, kepala daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu di luar dan di dalam pengadilan.